Jurnal Hukum Ekualitas (JHE) adalah inisiatif penerbitan PT AORSA ADIVISI KAKA (sebelumnya PT. Kaka Media Visi Sistematis) bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia untuk diseminasi artikel ilmiah bidang hukum secara elektronik. Jurnal diharapkan dapat menjadi sarana penyebarluasan pengetahuan, gagasan, pemikiran dan hasil penelitian dari peneliti maupun praktisi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan ilmu hukum. Fokus dan skop JHE adalah ilmu hukum yang mencakup namun tidak terbatas pada bidang hukum perdata, hukum pidana, hukum acara, hukum bisnis, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum lingkungan, hukum ekonomi syariah, hukum kesehatan dan bidang hukum lainnya. JHE diupayakan terbit secara berkala setiap 6 bulan atau 2 kali dalam setahun dengan Nomor 1 Januari-Juni (Jan-Jun) dan Nomor 2 Juli-Desember (Jul-Des). Jurnal menerima naskah yang ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang dapat dipahami oleh pembaca yang luas, baik peneliti maupun praktisi. Naskah yang dikirimkan ke Jurnal Hukum Ekualitas harus belum pernah dipublikasikan di tempat lain, sesuai dengan lingkup jurnal dan panduan penulisan. Mulai Volume 2 Nomor 1 (Jan-Jun 2026) Jurnal Hukum Ekualitas menerapkan biaya dalam proses penerbitan naskah (publication fee) sebesar Rp. 250.000,- kepada penulis. Biaya ini mencakup proses editorial (editorial processing charges) dan biaya pemrosesan artikel (Article Processing Charges/APCs). Hak cipta artikel ada pada penulis. Jurnal menerapkan kebijakan akses terbuka (open access) dengan lisensi Creative Commons Atribusi-Non Komersial 4.0 Internasional di mana isi jurnal yang diterbitkan secara elektronik bebas untuk diakses tanpa biaya segera setelah jurnal atau artikel diterbitkan. Pengguna berhak untuk membaca, mengunduh, menggandakan, mendistribusikan, mencetak, mencari atau membuat tautan terhadap naskah lengkap dan menggunakannya untuk tujuan yang tidak melanggar hukum. Penulis artikel yang diterbitkan di JHE diizinkan untuk mengarsipkan sendiri versi PDF artikel yang telah diterbitkan di mana saja. Misalnya di repositori universitas atau media sosial peneliti seperti misalnya ResearchGate dan Academia. Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains memiliki nomor E-ISSN: 3090-0220 yang terdaftar di Pusat ISSN Nasional Indonesia (BRIN) dan Pusat ISSN Internasional. Setiap artikel yang diterbitkan diberikan Digital Object Identifiers (DOI) dengan prefiks 10.56607/jhe. Jurnal Hukum Ekualitas berpartisipasi dalam LOCKSS - PKP Preservation Network (PN) untuk pencadangan arsip jurnal secara digital. Proses penerbitan naskah di Jurnal Jurnal Hukum Ekualitas berdasarkan pada kebijakan tentang etika publikasi dan kebijakan pasca-publikasi dan koreksi. Jurnal Hukum Ekualitas berpartisipasi dalam skema CrossMark, sebuah inisiatif multi-penerbit yang telah mengembangkan cara standar bagi pembaca untuk menemukan versi artikel dan perubahannya jika ada serta informasi penting lainnya.
Penulis artikel yang diterbitkan di Jurnal EMS diizinkan untuk mengarsipkan sendiri versi terbitan/PDF di mana saja.
Keadilan Substantif dan Transformasi Hukum Pidana
Penelitian ini membahas penerapan prinsip keadilan substantif dalam sistem hukum pidana Indonesia dengan pendekatan filsafat hukum alam. Hukum alam menuntut pergeseran paradigma dari legalisme formal menuju pendekatan yang menekankan nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan keadilan yang kontekstual. Dalam pandangan ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, melainkan sebagai ekspresi prinsip moral universal yang bersumber dari akal budi manusia. Pemikiran tokoh-tokoh seperti John Rawls, Aristoteles, dan Jeremy Bentham memperkuat urgensi orientasi keadilan substantif, terutama dalam perlindungan kelompok rentan, pemulihan keseimbangan sosial, serta pencapaian kemanfaatan umum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis dan filosofis, serta berfokus pada analisis peran aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan keadilan substantif melalui mekanisme pemidanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan legalistik yang masih dominan menghambat pelaksanaan prinsip keadilan substantif. Hambatan utama meliputi ketimpangan akses hukum, rendahnya integritas aparat, dan dominasi pendekatan retributif. Meskipun pendekatan keadilan restoratif mulai diterapkan, pelaksanaannya masih terbatas dan belum merata. Penelitian ini merekomendasikan penguatan bantuan hukum bagi kelompok rentan, internalisasi nilai etika dalam pendidikan dan pelatihan hukum, serta penyusunan kebijakan yang konsisten dengan nilai-nilai keadilan substantif. Kolaborasi antara negara, masyarakat sipil, dan akademisi diperlukan untuk membangun sistem hukum pidana yang tidak hanya represif, tetapi juga transformatif dan berfungsi sebagai sarana pemulihan sosial yang menghormati martabat manusia.
keadilan substantif, filsafat hukum alam, hukum pidana, keadilan restoratif.
Hak Cipta (c) 2026 Agam Ibnu Asa, Muhammad Mukhtasar Syamsuddin https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Legalitas Cryptocurrency sebagai Alat Pembayaran Metaverse menurut Regulasi Perbankan Indonesia
Penelitian ini bertujuan menganalisis dualisme status cryptocurrency dalam regulasi Indonesia dan implikasinya terhadap transaksi metaverse. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, penelitian menemukan bahwa cryptocurrency diakui sebagai komoditas legal (Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021) namun dilarang sebagai alat pembayaran (PBI No. 18/40/PBI/2016 jo. UU No. 7 Tahun 2011). Dualisme ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam transaksi metaverse yang bersifat virtual dan lintas batas. Hasil penelitian merekomendasikan pendekatan tiga zona: zona merah (transaksi fisik dilarang), zona kuning (transaksi virtual diperbolehkan dengan pengawasan ketat), dan zona hijau (perdagangan sebagai komoditas investasi). Pendekatan ini menyeimbangkan perlindungan kedaulatan moneter Rupiah dengan pengembangan ekonomi digital nasional, menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha metaverse tanpa mengorbankan stabilitas sistem pembayaran Indonesia.
Hak Cipta (c) 2026 Yosep https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Sinkronisasi Politik Hukum Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia
Artikel ini mengulas tentang keselarasan politik perlindungan hukum anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Perlindungan anak adalah kewajiban konstitusi yang diperkuat oleh berbagai peraturan nasional dan internasional, termasuk Konvensi Hak Anak. Pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi hukum lewat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menekankan pada keadilan restoratif serta perlindungan optimal bagi anak yang berurusan dengan hukum. Akan tetapi, pelaksanaan perlindungan anak tetap mengalami kendala, seperti minimnya pemahaman petugas, adanya tumpang tindih regulasi, dan koordinasi antar lembaga yang belum efektif. Selain itu, terdapat masalah penyelarasan antara hukum negara dan hukum agama, terutama dalam kasus perwalian anak. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan studi pustaka untuk mengevaluasi konsep, teori, dan tantangan terkait sinkronisasi politik hukum perlindungan anak, serta menekankan Signifikansi harmonisasi regulasi demi mewujudkan sistem peradilan yang adil, berperikemanusiaan, dan mendukung kepentingan terbaik anak.
Hak Cipta (c) 2025 Rohana https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Perbandingan Pengaturan Label Produk Kosmetik Antara BPOM Indonesia dan FDA Amerika Serikat
Pesatnya pertumbuhan industri kosmetik menuntut pengaturan pelabelan produk untuk melindungi konsumen dan memastikan transparansi informasi. Label berfungsi menyampaikan informasi penting seperti kandungan, manfaat, cara pakai, dan peringatan. Penelitian ini menganalisis dan membandingkan pengaturan pelabelan kosmetik oleh BPOM Indonesia dan FDA Amerika Serikat dengan metode yuridis normatif dan pendekatan komparatif. BPOM mengatur secara rinci melalui Peraturan BPOM No. 18 Tahun 2024, sementara FDA menggunakan Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (1938) dan Fair Packaging and Labeling Act (1967). Perbedaan mencakup substansi aturan, kelembagaan, dan sistem notifikasi, meski keduanya bertujuan memberikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan. Kesimpulannya, sistem pelabelan kedua negara saling melengkapi, dan praktik FDA dapat menjadi rujukan bagi Indonesia dalam meningkatkan digitalisasi dan transparansi pengawasan label kosmetik.
Hak Cipta (c) 2026 Afri Muryati, Mochamad Cholil https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pembiayaan Kesehatan Nasional Dalam Perspektif Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional
Sistem Pembiayaan Kesehatan Nasional merupakan bagian integral dari sistem jaminan sosial di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) Nomor 40 Tahun 2004. UU ini bertujuan untuk memberikan akses pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun UU ini telah mengamanatkan pembiayaan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dalam implementasinya terdapat berbagai tantangan, baik dari segi manajerial, hukum, maupun keuangan. Tulisan ini bertujuan untuk meninjau lebih dalam tentang sistem pembiayaan kesehatan nasional dalam perspektif hukum dan regulasi yang ada, serta menilai efektivitas penerapan UU SJSN dalam menjamin pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia.
Hak Cipta (c) 2025 Riri Ulfany, Marice Simarmata https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Tinjauan Yuridis Normatif Eksekusi Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Kepala Desa Bode Lor Oleh PTUN Bandung
Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Penyelesaian sengketa dalam pemilihan umum kepala desa melalui Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan tindakan hukum yang tepat sebab PTUN berwenang memutus dan mengadili sengketa tahapan pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau proses eksekusi terhadap putusan Nomor 57/G/2020/PTUN.BDG. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data yang digunakan yaitu kepustakaan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa surat keputusan yang dimaksud telah diputuskan sah dan dinyatakan tetap berlaku sejak putusan PTUN memiliki kekuatan hukum tetap dan Bupati Cirebon tidak membuat keputusan baru karena peraih suara terbanyak dalam proses hasil penghitungan suara ulang di Pengadilan mengenai Kuwu terpilih tidak ada perubahan, meski ada penambahan suara untuk seluruh calon dari suara yang sebelumnya dianggap tidak sah.
Hak Cipta (c) 2026 Salsabila Firdausiyah, Jefik Zulfikar Hafizd, Am’mar Abdullah Arfan https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Penilaian Ahli dalam Penyelesaian Sengketa
Sengketa merupakan hal yang tak terelakkan dalam kompleksitasdunia hukum dewasa ini, dan penyelesaian yang efektif serta efisienmenjadi krusial guna menjaga kepastian hukum. Selain jalur litigasi di Pengadilan, Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) kini semakinpopuler. Karena, ia menawarkan solusi yang lebih cepat, murah, dan fleksibel. Salah satu metode yang banyak diminati dalam APS adalahpenilaian ahli. Oleh karena itu, penelitian ini bakal mengkaji definisi, fungsi, proses, dan keunggulan penilaian ahli secara komprehensifdalam konteks penyelesaian sengketa. Penilaian ahli ini umumnyamelibatkan seorang atau beberapa ahli di bidang tertentu gunamenyajikan evaluasi objektif dan analisis komprehensif terhadap isu-isu teknis atau kompleks yang menjadi pokok sengketa. Ini berbedadengan keterangan ahli di sidang Pengadilan, penilaian ahli dalamAPS lebih berfungsi sebagai instrumen bantu bagi para pihak gunamemahami aspek spesifik problematika, memfasilitasi negosiasi, dan mencapai konsensus yang saling menguntungkan. Selain itu, penelitian ini bermuara guna menyajikan wawasan yang jelas dan komprehensif ihwal peran strategis penilaian ahli dalammengejawantahkan penyelesaian sengketa yang efektif dan berkeadilan di Indonesia.
Penilaian Ahli, Alternatif Penyelesaian Sengketa
Hak Cipta (c) 2026 Ahmad Fauzi Muhana Muhana https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Legal Drafting: Optimalisasi Hukum Melalui Artificial Intelligence (AI) di Indonesia
Arus progresivitas teknologi, terutama Artificial Intteligence (AI), menghadirkan transformasi signifikan dalam dunia hukum Indonesia, terutama dalam rangkaian legal drafting. Penelitian ini bertujuan gunamenganalisis potensi AI dalam mengeskalasi efisiensi dan efektivitaspenyusunan dokumen hukum, serta mengidentifikasi tantangan dan implikasinya terhadap profesi hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis normatif dengan pendekatan studi kepustakaanyang komprehensif, memanfaatkan data sekunder dari jurnal ilmiahdan sumber daring yang selaras dengan pembicaraan penelitian ini. Temuan utama penelitian ini menyuguhkan bahwa implementasi AI berpotensi mengakselerasi rangkaian legal drafting, mengeskalasiakurasi, mengotomatisasi tugas berulang, dan meminimalkankekeliruan. Akan tetapi, penelitian ini turut menyuguhkan sederettantangan Implementasi AI tersebut, seperti belum adanya panduanregulasi yang jelas, potensi bias dalam algoritma AI, dan risikokeamanan cyber. Selain itu, implementasi AI dapat menggoyahkanpekerjaan rutin tertentu sekaligus melahirkan keperluan akan keahlianbaru bagi para ahli hukum.
Hak Cipta (c) 2025 Ahmad Fauzi Muhana Muhana https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Kajian Yuridis Perlindungan Data Pribadi Pada Platform Media Sosial Studi Kasus Polresta Cirebon
Platform media sosial digunakan sebagai data base infromasi termasuk data pribadi yang banyak digunakan. Oleh karena itu, perlindungan data diri menjadi topik yang krusial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai perlindungan hukum data pribadi pada platform media sosial dan bentuk penyalahgunaan data pribadi pada media sosial dalam dinamika politik di Kab. Cirebon berdasarkan UU ITE serta penanganan penyalahgunaan data pribadi pada platfrom media sosial di Polresta Kab. Cirebon berdasarkan UU ITE. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan memanfaatkan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan studi dokumenter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya pada Pasal 26. Di Kabupaten Cirebon, bentuk penyalahgunaan data pribadi yang banyak dilaporkan oleh masyarakat yaiut nomor handphone. Selain nomor handphone terdapat juga bentuk-bentuk lainya, seperti praktik pinjaman online (pinjol) dan sniffing. Penanganan di Polresta Cirebon terkait penyalahgunaan data pribadi di media sosial dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan.
Hak Cipta (c) 2025 Nayla Alifah Azahra, Afif Muamar, Afif Muamar https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Konstitusionalitas Tata Tertib DPR: Apakah DPR Berwenang Melakukan Evaluasi Terhadap Kinerja Lembaga Negara?
Peraturan DPR No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, memperkenalkan adanya mekanisme evaluasi berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna. Ketentuan ini menimbulkan berbagai persoalan konstitusional, termasuk implikasinya terhadap prinsip negara hukum, pemisahan kekuasaan, serta due process of law. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konstitusionalitas Peraturan DPR No. 1 Tahun 2025 serta dampaknya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum tata negara, serta perbandingan dengan sistem hukum negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan ini berpotensi bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan independensi lembaga negara. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi ulang dan kemungkinan revisi bahkan Judicial Review terhadap peraturan ini agar sesuai dengan prinsip konstitusi.
Hak Cipta (c) 2025 Denie Amiruddin, Sholahuddin Al-Fatih https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Hak Cipta (c) 2025 Cecep Aminudin https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Pembaruan Hukum Pidana Melalui Penerapan Prinsip Insignifikansi: Kajian dalam KUHP Baru Indonesia
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena over criminalization dalam sistem hukum pidana, dimana pelanggaran ringan dengan dampak tidak signifikan seringkali disikapi secara berlebihan. Hukum pidana yang konvensional membuat kondisi tersebut terjebak dalam formalisme dan positivisme, yang mengakibatkan penerapan hukum yang kaku dan kurang responsif terhadap konteks sosial, sehingga hukum pidana yang ada cenderung mengabaikan perbedaan antara dampak perbuatan hukum yang signifikan dan tidak signifikan. Hal ini dapat menyebabkan hukuman menjadi tidak proporsional dan tidak adil. Oleh karena itulah prinsip insignifikansi muncul sebagai salah satu hukum progresif, demi mengatasi ketidakadilan yang disebabkan penerapan hukum yang kaku melalui pembaruan hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang melibatkan teori progresif sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Satjipto Rahardjo, bahwa paradigma hukum pidana menekankan pada kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat sehingga hukum tidak menjadi seperangkat aturan yang kaku, melainkan sebagai alat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dari penelitian ini, didapatkan kesimpulan bahwasannya pembaruan hukum pidana melalui pengesahan KUHP baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan mengakui prinsip insignifikansi merupakan langkah penting menuju sistem hukum pidana yang lebih modern dan proporsional. Prinsip ini mengurangi kriminalisasi berlebihan terhadap pelanggaran ringan, menghemat sumber daya hukum, dan menggantikan pendekatan retributif dengan keadilan substantif. Penerapan prinsip insignifikansi dalam KUHP baru juga mengarah pada keadilan restoratif dengan mengurangi beban sistem peradilan dan mengalihkan fokus pada penyelesaian non-punitif. Prinsip ini memungkinkan penyelesaian kasus ringan melalui mekanisme alternatif seperti mediasi atau restitusi. Namun, tantangan seperti potensi penyalahgunaan diskresi dan persepsi masyarakat yang konservatif perlu diatasi dengan pengaturan yang jelas, pelatihan aparat penegak hukum, dan edukasi publik. Dengan penerapan yang konsisten, prinsip ini dapat menciptakan sistem hukum pidana yang lebih efisien, manusiawi, dan berkeadilan.
Pembaruan Hukum Pidana, Hukum Progresif, Prinsip Insignifikansi, KUHP Baru Indonesia
Hak Cipta (c) 2025 Siti Khumairoh Kusuma Arum, Khilmatin Maulidah https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Implementasi Standar Operasional Prosedur Penggeledahan Sebagai Upaya Pencegahan Masuknya Barang Terlarang Di Rutan Kelas I Surabaya
Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara adalah tempat melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan peserta didik pemasyarakatan. Terkait kemudahan masuknya barang terlarang ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan, kita perlu memikirkan tentang kurangnya penegakan aturan kinerja. Khususnya dalam hal penggeledahan narapidana, tahanan, pengunjung dan petugas itu sendiri untuk mencegah masuknya barang terlarang. Kegiatan penggeledahan yang bertujuan untuk mencegah masuknya barang terlarang harus memperhatikan sistem pelayanan prima terhadap pengunjung, petugas dan tahanan. Sistem pelayanan prima dapat terwujud apabila terdapat Standard Operating Procedure (SOP) sebagai tolak ukur dalam rangka transparansi. Penelitian ini berfokus pada permasalahan dan hambatan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggeledahan dalam mencegah masuknya barang terlarang ke dalam Rutan Kelas I Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam penerapan SOP penggeledahan untuk mencegah masuknya barang terlarang yang disebabkan oleh kelebihan kapasitas Rutan Kelas I Surabaya yang berdampak pada banyaknya pengunjung dan barang bawaan yang dibawa. tidak sebanding dengan jumlah petugas.
Penggeledahan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Overcapacity
Hak Cipta (c) 2025 Vera Rimbawani Sushanty, Moch Dibyo Triwidodo https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang Pemerintah dalam Membuat Peraturan Perundang-Undangan Sekunder
Kewenangan pemerintah dalam membuat peraturan perundang-undangan sekunder merupakan kebutuhan dalam negara modern. Artikel ini mengkaji konsep pencegahan penyalahgunaan wewenang dalam pembuatan peraturan perundang-undangan sekunder oleh pemerintah. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan data sekunder berupa bahan pustaka sebagai data dasar yang dianalisa secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil kajian dapat dirumuskan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam pembuatan peraturan perundang-undangan sekunder dalam konteks negara hukum kesejahteraan yang demokratis yang meliputi aspek yang berkaitan dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan sekunder dan aspek yang berkaitan dengan batasan norma pendelegasian wewenang dalam peraturan primer. Aspek yang berkaitan dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan sekunder meliputi partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi, serta pengendalian oleh pengadilan, parlemen dan pemerintah sendiri.
pemerintah, peraturan sekunder, penyalahgunaan wewenang
Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Pelaku Pasif dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
Bentuk tindakan kejahatan terhadap nyawa yang terjadi dilingkungan masyarakat, misalnya tindakan kejahatan terhadap pembunuhan berencana dilingkungan masyarakat yang memiliki latar belakang atau modus operandi berbeda dalam melakukan pembunuhan berencana tersebut, pembunuhan berencana ini pun dilakukan oleh orang yang menurut akal dan pikiran tidak disangka-sangka bisa melakukan suatu tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak kejahatan pembunuhan ini tidak hanya dilakukan oleh seseorang yang memiliki perilaku menyimpang atau dalam kata lain yang telah memiliki latar belakang seorang yang nakal, jahat, ataupun mantan narapidana yang sudah diketahui masyarakat, namun tindak kejahatan pembunuhan berencana ini bisa saja dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kelakuan baik dilingkungan masyarakatnya. Permasalahannya adalah bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum pelaku pasif dalam tindak pembunuhan berencana. Metode penelitiannya adalah penelitian yuridis normatif. Bentuk perbuatan melawan hukum pelaku pasif dalam tindak pembunuhan berencana yakni bahwa medepleger atau orang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja turut berbuat (medoet) dalam melakukan suatu tindak pidana. Pelaku pasif terjadi apabila perbuatan masing-masing perserta memuat semua unsur tindak pidana. Selain itu pelaku pasif dalam pembunuhan berencana harus mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama dengan perbuatan seorang pembuat, perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, sudahlah cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana, asalkan, kesengajaannya sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksananya.
Perbuatan Melawan Hukum, Pelaku Pasif, Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana
Hak Cipta (c) 2025 Tantri Kartika https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Tantangan dan Peluang Integrasi Hukum Ekonomi Islam dengan Standar Internasional dalam Perdagangan Global Tantangan dan Peluang Integrasi Hukum Ekonomi Islam dengan Standar Internasional dalam Perdagangan Global
Label halal telah menjadi elemen penting dalam perdagangan global, terutama dalam memenuhi kebutuhan konsumen Muslim yang terus meningkat. Prinsip halal dalam hukum Islam, yang berakar pada konsep halalan tayyiban, mencakup standar kebersihan, keamanan, dan etika dalam produksi barang dan jasa. Namun, globalisasi menghadirkan tantangan signifikan dalam memastikan keselarasan prinsip hukum Islam dengan standar internasional. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana hukum Islam dapat diintegrasikan dengan standar internasional dalam proses sertifikasi halal, mengidentifikasi tantangan yang ada, serta peluang yang dapat dimanfaatkan dalam perdagangan global. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dianalisis secara deskriptif kualitatif. Artikel ini menyoroti keselarasan nilai-nilai halal dalam hukum Islam dengan panduan standar internasional, seperti ISO 22000 dan standar regional lainnya. Pembahasan mencakup peran lembaga sertifikasi halal dalam menciptakan jembatan antara norma Islam dan kebutuhan global, tantangan dalam perbedaan interpretasi halal, serta hambatan ekonomi seperti biaya sertifikasi ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi hukum Islam dan standar internasional sangat mungkin dilakukan melalui kolaborasi yang melibatkan ulama, regulator, dan pelaku bisnis. Diplomasi halal juga dapat menjadi alat strategis untuk memperkuat posisi negara-negara mayoritas Muslim di pasar global. Dengan inovasi teknologi seperti pelacakan halal berbasis blockchain dan promosi edukasi halal secara luas, integrasi ini dapat memberikan manfaat yang besar, tidak hanya bagi konsumen Muslim, tetapi juga bagi pertumbuhan ekonomi global secara keseluruhan.
Hak Cipta (c) 2025 Wahyudi https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0